makalah manajemen keuangan

Add caption

TEORI INVESTASI DARI KEYNES

            Di dalam bukunya the general theory of employment, imperest and money (1936), john maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan-permintaan investasi atas konsep efisiensi marjinal capital (marginal efficiency of capital atau MEC). Sebagai satu defenisi kerja MEC dapat didefenisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (expected net rate of return) atas pengeluaran capital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari capital tambahan. 

            Secara matematis MEC dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagaiberikut :

 =  +  +… +        …………………………  6.13

Dimana R adalah perolehan yang diharapkan dari suatu proyek, danadalah biaya sekarang dari modal tambahan subskrip atau superskrip menggambarkan tahun 1,2 …. Ke-n.

            Apakah suatu investasi itu dilakukan atau tidak, sangat tergantung pada perbandingan antara present value (PV) disuatu pihak dan current cost of additional capital dilain pihak, kalau PV >, maka diputuskan investasi dilakukan,sebaliknya kalau PV <diputuskan investasi tidak dilakukan.

PV = +  +…. +                      …………………………… 6.14

Aturan keputusan investasi tersebut diatas dapat ditulis kembali dalam bentuk lain, dengan jalan mensibtitusikan dari persamaan 6.14 untuk PV dan daripersamaan 6.13 untuk , diamana investasi akan diputuskan untuk dilakukan jika:

 +  +… + > +  +…. +   ………………….. 6.15

Yakni jika tingkat perolehan bersih yang diharapkanlebih besar daripada biaya peminjaman dana atau opportunity cost dari penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan, atau tingkat bunga (i), atau jika MEC > i.

Sedangkan hubungan antara permintaan invesatsi dan tingkat bunga (r) dengan MEC tertentu, oleh Keynes dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut :

I = f (i)    ( given MEC ) …………………………………………………………. 6.16

Secara grafik, hubungan antara investasi dantingkat bunga dapat digambarkan sebagai berikut :

                        Tingkat bunga (i)

                        i₁

                        I ₂

I = I (i)

                        0                                  I ₁         I₂         Investasi (I)

                        Gambar 6.7 kurva permintaan invesatsi

Dalamgambar 6.7 diatas terlihat bawa apabila tingka tbunga turun misalnya dari i₁ ke i₂ akan menyebabkan  permintaan investasi meningkat dari i₁ ke i₂, dan hal sebaliknya akan berlaku kalau tingkat bunga mengalami kenaikan..

makalah bank dan lembaga keungan lain nya

            BPR yang di dirikan esudah PAKATO 1988 maupun lembaga keuangan yang di kukuhkaan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada keetentuan ketentuan yang berlaku dalam undang undang perbankan dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.

Bank pengkreditan Rakyat (BPR)

1.      Definisio, asas dan fungsi BPR

            BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simapanan hanya bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

            Status BPR di berikan kepada bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung patih nagari, lembaga pengkreditan desa, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, kredit usaha kecil,LPK, BKPD atau lembaga-lembaga lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan UU perbankan No 7 tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang di tetapkan dengan peraturan.

            Ketentuan tersebut di perlakukan karena mengingat bahwa lembaga tersebut telah berkembang dati lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih di perlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga di maksud diakui. Oleh karena itu, UU perbankan nomor 7 tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga yang di maksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan status lembaga di maksud di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

            Bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan Daerah< koperasi, dan bentuk lain yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah.

2.      Asa, fungsi, tujuan dan sasaran BPR

            Dalam melaksanakan usahanya BPR berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus di hindari.

            Sedangkan fungsi dari BPR yaitu: penghimpun dan penyalur dana masyarkat. Tujuan dari BPR ada;lah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraanrakyat banyak. Sedangkan sasarannya yaitu melayani kebutuhan petani peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan pebankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang.

3.      Usaha dan kegiatan BPR

            Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR di peroleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha itu meliputi:

1.      Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito benjangkan, tabungan, dan bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.

2.      Memberikan kredit

3.      Menyediakan pembiayaan bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah,

4.      Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia, deposito benrjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Setifikat yang di tawarkan bank Indonesia kepada BPR apabila mengalami over likuiditas.

Ada beberapa jenis usaha seperti yang di lakukan bank umum tetpi tidk boleh di lakuikan oleh BPR.usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR adalah:

1.      Menerima simpanan berupa giro

2.      Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3.      Melakukan penyertaan modal dalam prinsip prudent banking dan conrenc terhdap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawh.

4.      Melakukan usaha perasuransian.

5.      Melaukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang di maksud dalam usaha BPR.

Untuk mendirikan usaha ini, maka beberapa bentuk perjanjian BPR yang harus dilakukan yaiotu:

1.      Usaha BPR harus mendapat ijin ddari mentri keuangan

2.      Ijin BPR di berikan oleh mentri keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

3.      Untuk mendapatkan ijin usaha BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi.

4.      Pembukaan kantor cabang BPR diibukota Negara ibukota provinsi, ibukota kabupaten,

5.      Pembukaan kantor cabang BPR diluar ibukota Negara ibukota provinsi, ibukota kabupaten,.persyaratan tata cara pembukaan kantor tersebut di tetapkan mentri keuangan stelah mendengar perimbangan dari BI.

6.      BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya diluar negeri, karena BPR dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Syarat – syarat kepemilikan atau prasyarat untuk mendirikan usaha BPR ini antara lain yang harus di ketahui:

1.      BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik nya warga Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan pemerintah daerah.

2.      BPR yang terbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian.

3.      BPR yang terbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat di terbitkan dalam bentuk saham atas nama.

4.      Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada bank Indonesia.

5.      Marger dan konsolidasi antara BPR, serta akusisi BPR wajib mendaat ijin marrited keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan BI.

MAKALAH SUMBER DAYA MANUSIA PEMELIHARAAN KARYAWAN

PEMELIHARAAN KARYAWAN

1.1  Pengertian pemeliharaan Karyawan

Pemeliharaan(Maintenance) Karyawan  adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

1.2  Tujuan Pemeliharaan karyawan

Adapun tujuan dari pemeliharaan karyawan adalah sebagai berikut:

a.       Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

b.      Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan.

c.       Meningkatkan loyalitas karyawan dan menurunkan turnover karyawan.

d.      Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan.

e.       Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

f.       Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan.

g.       Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis.

h.      Mengefektifkan pengadaan karyawan.

1.3. Asas- asas karyawan

Adapun asas-asas pemeliharaan karyawan yaitu:

a.       Asas manfaat dan efesiensi.

b.      Asas kebutuhan dan kepuasan.

c.       Asas peraturan legal.

d.      Asas keadilan dan kelayakan

e.       Asas kemampuan perusahaan.

1.4. Metode Pemeliharaan karyawan

A. komunikasi

Komonukasi adalah penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan agar antara mereka terdapat interaksi. Komunikasi dapat disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh komunikan.

B. Intensif

Intensif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya.

Pemberian intensif yang adil, layak, dan saatnya yang tepat, serta diberikan secara terbuka akan menciptakan pemeliharaan yang baik. Dengan demikian, sikap loyal karyawan semakin baik, gairah kerja meningkatkan, absensi, dan turnover karyawan menurun.

1.5. Pengertian dan Program kesejahteraan karyawan

Kesejahteraan Karyawan adalah balas jasa pelengkap( material maupun non material). Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat.

Jenis – jenis kesejahteraan yang diberikan adalah financial dan non financial yang bersifat ekonomis, serta pemberiaan fasilitas dan pelayanan. Kesejateraan karyawan harus deprogram dengan sebaik- baiknya, supaya bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Program kesejahteraan berasaskan keadilan dan kelayakan, berpedoman kepada peraturan legal pemerintah dan didasarkan atas kemampuan perusahaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja(KKK) akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. KKK harus ditanamkan pada diri masing- masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan.

1.6. Hubungan Industrial pancasila(HIP)

HIP adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa(buruh, pengusaha, danpemerintahan) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasikan dari keseluruhan sila- sila pancasila dan undang- undang 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Ciri- cirri khas HIP, yaitu:

a.       HIP didasarkan kepada pancasila

b.      HIP didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pihak- pihak yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum.

c.       HIP berpegang pula pada Tridharma dimana antara buruh, pengusaha, dan pemerintahan tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara, mempertahankan, dan terus menerus mawas diri, yang mengandung asas partnership dan tanggung jawab bersama.

Adapun asas- asas untuk mencapai tujuan :

a.       HIP da dalam mencapai tujuan berdasarkan pada asas- asas pembangunan nasional, yaitu:

-          Asas manfaat

-          Asas usaha bersama dan kekeluargaan

-          Asas demokrasi

-          Asas adil dan merataa

-          Asas keseimbangan

b.      HIP dalam mencapai tujuannya juga berdasarkan pada 3 asas kerja sama.

-          Buruh dan pengusaha perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi yang berarti baik buruh maupun pengusaha perusahaan wajib bekerja sama serta bantu- membantu dalam kelancaran usaha dgn meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan produksi.

-          Buruh dan pengusaha perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan, yang berarti keuntungan yang diterima perusahaan dinikmati bersama dgn bagian yg layak dan serasi.

-          Buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam mempertanggung jawabkan kepada:

·         Tuhan yang Maha Esa

·         Bangsa dan Negara

·         Masyarakat sekelilingnya

·         Buruh beserta keluarganya

·         Perusahaan tempat mereka bekerja.

Jadi, Dalam HIP tidak ada tempat bagi sikap saling berhadap- hadapan atau penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah dan HIP juga mewujudkan terciptanya pemeliharaan karyawan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu S.P . 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Bumi Aksara.